Seorang siswi SMA (kiri) mendapatkan vaksin kanker serviks secara gratis pada vaksinasi massal tahap I di Pemkab Badung, Bali, Senin (12/11). ANTARA/Nyoman Budhiana
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan membantah anggapan yang menyebut vaksin human papilloma virus (HPV) untuk kanker serviks menyebabkan menopause dini.
Elizabeth Jane Soepardi, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan di Kementerian Kesehatan, mengatakan hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan vaksin HPV dapat menyebabkan menopause dini. Vaksin HPV sendiri telah digunakan selama 14 tahun di puluhan negara selain Indonesia.
“Menopause dini itu terjari pada wanita di bawah 40 tahun. Data yang ada di dunia, tidak ada bukti yang mengalami menopause dini itu karena imunisasi HPV. Harusnya ada bukti dulu,” katanya, Rabu 30 November 2016.
Elizabeth menuturkan vaksinasi HPV akan diberikan gratis dan direncanakan menjadi bagian dari vaksin wajib program imunisasi nasional di Jakarta dan Yogyakarta. Vaksin HPV diberikan kepada siswi perempuan pada kelas V sekolah dasar, dan diberikan kembali pada kelas VI sekolah dasar.
Menurutnya, secara klinis vaksin HPV memang efektif pada usia 9 hingga 13 tahun, karena dipercaya belum melakukan hubungan seksual dan belum terinfeksi.
Kanker hingga kini menjadi salah satu masalag dalam kesehatan di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat kasus kanker di Indonesia mencapai 330.000 orang, dengan mayoritas menderita kanker serviks atau kanker leher rahim.
Selain itu, WHO Information Centre on HPV Cervical Cancer menyatakan dua dari 10 ribu wanita di Indonesia menderita kanker serviks, dan diperkirakan ada 26 wanita yang meninggal karena kanker serviks setiap harinya.
Bayi penting untuk melakukan imunisasi secara rutin agar terhindar dari bahaya kesehatan mendatang. Lantas, apa saja bahaya bagi bayi yang tidak melakukan imunisasi?
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri
10 hari lalu
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.