Euthanasia Masih Dilarang di Indonesia, Simak Penjelasannya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi perempuan sakit. Shutterstock

    Ilustrasi perempuan sakit. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Euthanasia atau pengakhiran hidup seseorang dan terbagi menjadi euthanasia aktif dan pasif. Euthanasia aktif ialah praktik pengakhiran hidup seseorang secara aktif dengan memberikan obat kepada seseorang atau suntik mati.

    Kata euthanasia belakangan ini menjadi perhatian setelah seorang warga Aceh yang merupakan korban tsunami, Berlin Silalahi, memutuskan melayangkan surat ke pengadilan agar dilakukan euthanasia. Silalahi, yang mengidap penyakit radang tulang sejak 2012 dan lumpuh pada kedua kakinya, putus asa karena tempat tinggalnya di barak pengungsi Desa Bakoy Aceh Besar digusur.

    Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terpilih, Daeng M Faqih, menegaskan praktik euthanasia dilarang dalam hukum dan kode etik kedokteran di Indonesia.

    "Dalam KUHP secara umum euthanasia dilarang. Secara detilnya dijelaskan dalam UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia," kata Faqih.

    ADVERTISEMENT

    Sementara itu, euthanasia pasif dikategorikan sebagai bentuk pembiaran atau melepaskan bantuan kesehatan kepada seseorang yang sakit, misalnya melepas selang oksigen atau alat bantu jantung.

    "Yang pasif itu seperti melepaskan alat bantu kesehatan. Euthanasia aktif maupun pasif keduanya tidak diperbolehkan di Indonesia," kata Faqih.

    Dia menegaskan kode etik kedokteran tersebut menjadi dasar hukum untuk melarang praktik euthanasia. Faqih memaparkan dunia kedokteran internasional sepakat untuk tidak memperbolehkan praktik euthanasia aktif. Namun di beberapa negara euthanasia pasif ada yang melakukan. "Euthanasia pasif mulai diterapkan di Amerika Serikat," katanya.

    ANTARA

    Artikel lain:
    Bedakan Penyakit Coeliac dan Alergi Gluten dari Gejalanya
    8 Sikap Dokter yang Diharapkan Pasien
    Konsumsi Sayur Buah Jangan Berlebih, Simak Penjelasannya


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.