Bupati Nunukan Jadi Korban Kegarangan Paspampres

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid (kiri) bersama Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari Dewi (kanan) pada acara

    Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid (kiri) bersama Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari Dewi (kanan) pada acara "Panggung Para Perempuan Kartini" di Museum Bank Indonesia, Kota, Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, kerap menghadapi pengalaman unik saat bertugas ke luar daerah. Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, itu butuh usaha ekstrakeras untuk meyakinkan setiap lawan bicaranya bahwa dia seorang kepala daerah.

    “Biasanya saya dikira anak kuliahan,” kata perempuan 31 tahun itu dalam acara Panggung Para Perempuan Kartini yang diselenggarakan Tempo dan Bank Indonesia di Museum Bank Indonesia, Jakarta.

    Pakaian dinas pun kadang tidak cukup membantu. Misalnya saat menghadiri rapat kepala daerah di Istana Negara pada Februari lalu. Laura sudah dengan lantang menyebut dirinya sebagai Bupati Nunukan saat diperiksa Pasukan Pengamanan Presiden.

    “Eh, petugas jawabnya galak, 'Iya, bupatinya mana?'” kata Laura, yang menjabat sejak Juni 2016. “Saya dikira staf bupati.”

    Laura sempat tertegun. Biasanya dia tidak menemukan kendala salah identifikasi seperti itu saat berseragam. “Ternyata lencana bupati tidak terlihat karena saya memakai jilbab panjang,” ujar putri bungsu Abdul Hafid Achmad, Bupati Nunukan 2006-2011, itu.

    Untungnya, saat itu Laura datang bersama beberapa bupati lain dari Kalimantan Utara. Puas tertawa, rekan-rekannya yang berusia rata-rata 50-an tahun meyakinkan petugas tersebut. Ibu tiga anak itu akhirnya melenggang sambil tersenyum.

    AISHA SHAIDRA

    Berita lainnya:

    Malas dan Marah Itu Menular, Simak Penjelasannya
    Anniesa Hasibuan Hamil 7 Bulan, Disebut Anak Mahal
    Anak Muda Tak Sadar Pelupa Itu Gejala Penyakit Serius


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.