Angelina Jolie, bersama dengan anak-anaknya Pax, Maddox, Zahara, dan Shiloh, saat akan bertemu dengan Raja Kamboja Norodom Sihamoni di Siem Reap, Kamboja, 18 Februari 2017. AP/Heng Sinith
TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Hollywood Angelina Jolie mendesak dunia untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus perkosaan dan kekerasaan di zona perang melalui pidatonya di Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, London pada Senin, 13 Maret 2017.
Lima tahun lalu, aktris pemenang ajang penghargaan Oscar ini bersama dengan mantan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mendirikan organisasi Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI) pada tahun 2012 sebagai usaha untuk mengakhiri kasus kekerasan seksual di zona konflik dengan memperjuangkan impunitas serta memberi dukungan bagi korban.
Meski pun begitu, Jolie mengungkapkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh PSVI. "Fokus kami adalah kepada langkah selanjutnya, yaitu bergerak ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus kejahatan seksual, bekerjasama dengan militer untuk menghapus doktrin, serta mendesak implementasi hukum untuk melindungi korban," kata Jolie.
Melengkapi pernyataan Jolie, Hague menegaskan bahwa saat ini jutaan korban perkosaan dan kekerasan seksual masih dalam keadaan memprihatinkan, terutama mereka yang tinggal di zona perang.
"PSVI membuktikan bahwa kita bisa memerangi kejahatan buruk itu, tetapi berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual yang masih terjadi, kami masih harus melangkah lebih jauh," kata Hague.
Zona perang tersebut, termasuk Suriah dan Irak, yang dikuasai oleh kelompok ekstrimis ISIS. Di Irak sendiri, terdapat ribuan perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan dan budak seks.
Tahun lalu, salah seorang korban selamat kekerasan seksual dari Mosul, Nadia Murad, menceritakan kisah mirisnya kepada dunia. "Daesh menggunakan saya, memaksa saya dan tawanan lainnya untuk berdoa dan kemudian memperkosa kami," ungkap wanita asal Irak tersebut seperti dikutip dari Daily Mirror.
Tahun 2014, bersama dengan pemerintah Inggris, Jolie dan Hague mengadakan konferensi global terbesar yang membahas isu kekerasan seksual di zona konflik. Konferensi itu dihadiri oleh 1700 delegasi dan 79 menteri. Rencananya, konferensi tersebut akan kembali digelar tahun 2019 mendatang untuk meninjau ulang komitmen dari 150 negara untuk mengakhiri kasus kekerasan seksual di zona konflik.
