TEMPO.CO, Jakarta - Tahun lalu, pemerintah menggaungkan janji “Indonesia Bebas Pasung” pada 2017. Entah sudah sampai mana perkembangan program tersebut saat ini. Yang jelas, tenggat realisasinya sudah di ambang mata karena 2016 akan segera berakhir.
Digelarnya program tersebut merupakan bentuk keprihatinan negara terhadap tingginya angka gangguan kejiwaan di Tanah Air. Apalagi para penderitanya kerap menerima perlakuan tidak manusiawi, seperti dipasung dan dikucilkan.
Menurut riset Human Rights Watch, praktek memasung penderita gangguan jiwa di Indonesia kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis. Banyak keluarga menganggap depresi atau skizofrenia sebagai buah dari ilmu hitam, kutukan, ataupun roh jahat.
Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah lebih serius mendidik masyarakatnya mengenai penanganan terhadap penderita gangguan jiwa. Misalnya melalui pelatihan layanan kesehatan atau perluasan perlindungan terhadap pasien masalah psikologis.
Tahun ini, upaya tersebut mulai digagas pemerintah sehubungan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang diperingati setiap 10 Oktober. Belum terlambat bagi Indonesia untuk menyadari bahwa masalah kejiwaan dapat diantisipasi melalui peran keluarga.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (P2MKJN) Kementerian Kesehatan Fidiansyah mengatakan cara efektif menanggulangi gangguan kejiwaan di Indonesia adalah melalui dukungan psikologis dari tahap keluarga.
Dukungan itu mencakup penghargaan terhadap HAM dan penghapusan diskriminasi dan stigma terhadap anggota keluarga yang memiliki gangguan kejiwaan, sehingga mereka dapat tetap dihargai selayaknya manusia bermartabat yang berhak memperoleh hidup berkualitas.
“Kesehatan jiwa adalah bagian penting dalam penciptaan SDM Indonesia yang produktif sekaligus merupakan aset bangsa yang berharga. Untuk itu, menjaga kesehatan jiwa seluruh masyarakat merupakan tugas semua pihak,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.
Dia menjelaskan, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Karena itu, keluarga harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan jiwa anggotanya dan memberikan pertolongan pertama apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah pada gangguan jiwa.
