INFO NASIONAL — Konsep Taobao Villages dipandang sukses memajukan usaha kecil menengah (UKM) di Cina, bahkan mendapat pengakuan dari World Bank. Pemerintah Tiongkok menyiapkan semua kebutuhan guna pengembangan UKM, termasuk membangun infrastruktur logistik, pengemasan produk, dan pemasaran ke seluruh penjuru dunia.

Taobao Villages adalah perusahaan e-commerce pedesaan yang memiliki logistik, layanan, dan pelatihan dari Alibaba untuk mendorong para petani agar terlibat dalam penjualan online produk-produk pertanian dan makanan lokal.

“Banyak produk hasil UKM di desa-desa di Cina tergabung di dalamnya. Taobao bekerja sama dengan pemerintah, dan pemerintah menyiapkan infrastruktur sehingga kini berkembang pesat,” ujar Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, di Jakarta, 19 September 2019. Bima berbicara dalam acara Ngobrol @Tempo bertema Kontribusi E-commerce pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut data World Bank, 80 desa bergabung dalam Taobao Villages sejak 2012. Jumlah toko online pun bertambah banyak. Dari 20 toko online di 2013 menjadi 3.202 toko di 2018. Kini, nilai transaksi Taobao Villages per tahun mencapai RMB 10 juta atau sekitar Rp 20,3 miliar.

Di Indonesia, perkembangan e-commerce terpusat di Pulau Jawa. Survei Tempo terhadap 1.600 responden menunjukkan 76 persen jual-beli online di Jawa, sisanya 24 persen di luar Jawa. Hasil survei ini sesuai dengan data yang dikumpulkam Badan Pusat Statistik. “Terlihat pada 2017 penetrasi belanja online terbanyak di Jawa dan diikuti Sumatra. Penjualnya pun didominasi dari Jawa,” ujar Direktur Neraca Pengeluaran BPS, Puji Agus Kurniawan.

Upaya memajukan UKM Indonesia bisa dilakukan dengan mengadopsi konsep Taobao Villages. Untuk mengurangi ketergantungan transaksi belanja online yang terpusat di Pulau Jawa, Bima Yudhistira menyarankan pemerintah sebaiknya membangun komunitas UKM di luar Pulau Jawa dan mengikutsertakan desa-desa. “Jadi sekarang logikanya harus dibenerin. Inklusivitas e-commerce harus dibenahi. Nanti, pelaku e-commerce bukan saja sebagai importir, tapi juga eksportir,” ujarnya.

Menurut Puji Agus Kurniawan, World Bank bersedia membantu pengembangan UKM. “Ya, mereka ingin ada inklusivitas dalam pengembangan e-commerce. World Bank sudah datang ke kita, walau masih penjajakan,” ujarnya.

Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Sutarjo, mengatakan pemberdayaan UKM saat ini masih mengenalkan mereka dengan internet. “Indonesia luas dan ribuan pulau. Di pelosok kita mensosialisasikan dunia e-commerce kepada mereka agar melek internet,” katanya.

Salah satu upaya Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan UKM, yakni kerja sama dengan perusahaan e-commerce besar. Shopee, misalnya, marketplace yang 70 persen mitranya adalah UKM. Perusahaan e-commerce dari Singapura ini menyediakan kanal khusus untuk produk lokal di aplikasi, yang disebut Kreasi Nusantara. Saat ini, Shopee berupaya memasarkan produksi UKM lokal ke pasar global.

Kemenkop dan UKM juga aktif mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang E-Commerce. “Selain itu, kita mendorong pemerintah menerbitkan akses skema pembiayaan dan permodalan, serta meminta segera dibuat inpres kemitraan,” katanya. (*)