TEMPO.CO, Jakarta - Di Hari Wanita Sedunia yang diperingati setiap 8 Maret, para perempuan banyak berbagi pandangan tentang kaum hawa. Beragam isu yang masih meliputi perempuan di Indonesia, salah satunya kesetaraan gender. Kondisi ini pula yang disoroti oleh Tsamara Amany Alatas, calon legislatif DPR RI daerah pemilihan DKI II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) sekaligus Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Baca: Perempuan Spanyol Pukul Panci di Hari Perempuan Internasional

Tsamara Amany Alatas menyoroti semangat anti-korupsi, e-budgeting, rumah aspirasi, dan peluang kerja generasi milenial, sampai belum meratanya politikus perempuan di dalam partai politik. “Saya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dengan memilih delapan menteri perempuan yang berkompeten di bidangnya," kata Tsamara Amany Alatas saat dihubungi Tempo via telepon pada Kamis 7 Maret 2019.

Hanya saja, di saat bersamaan, keterwakilan perempuan di lembaga DPR dan partai politik belum tercermin dengan baik. Dari parpol misalnya, dia mengatakan, kaderisasi kaum perempuan belum 100 persen maksimal. "Karena itu di DPR angka keterwakilan perempuan baru mencapai 17 persen dari 30 persen kuota yang diberikan,” kata dia.

Menurut politikus 22 tahun, ini sebenarnya persoalan regenerasi politikus tidak hanya menerpa kaum perempuan, tapi secara keseluruhan. Regenerasi yang ada saat ini, menurut Tsamara Amany, banyak memakai sistem dinasti politik yang melibatkan penerus dari trah keluarga pendiri atau petinggi parpol.

Tsamara Amany (Twitter)

“Buat saya, untuk mempercepat regenerasi politikus itu kembali pada partai politik. Kalau parpolnya berniat baik, terbuka, bersih, dan transparan dalam melakukan proses rekrutmen, maka kita akan bisa menemukan perempuan-perempuan baik dan berkualitas," ucap dia. Perempuan, Tsamara Amany melanjutkan, bukan sekadar pemenuh kuota atau pelengkap struktur saja. "Perempuan di dalam parpol juga harus mengisi jabatan-jabatan strategis agar bisa memperjuangkan isu perempuan lewat partai dan fraksi di DPR."

Tsamara Amany Alatas menganggap panggung politik di Indonesia masih terlalu maskulin. Ditambah dengan pandangan kebanyakan anak muda dan masyarakat bahwa politik dan pencalegan adalah sesuatu yang sepertinya sulit dijangkau. Karena itu, dia mengatakan perlu redefinisi tentang ruang publik milik umum, bukan hanya laki-laki.

Baca juga: Hari Wanita Sedunia, Perempuan Disabilitas Bahas RUU PKS di DPR

Dalam ruang keluarga atau domestik misalnya, Tsamara Amany mengatakan perlu definisi ulang. Contoh, kepala keluarga dan pencari nafkah tidak selalu laki-laki, karena bisa saja seorang ibu. "Jadi menurut saya ruang-ruang publik itu lebih banyak dilekatkan kepada laki-laki, sehingga mempengaruhi ruang domestik," kata dia. "Enggak ada yang salah tentang kesetaraan selama keluarga bersepakat dalam berbagi peran."

Kesempatan peran perempuan di desa juga menjadi perhatian dia. Tsamara Amany mengatakan, jangan sampai setiap perempuan merasakan bias antara kesempatan di desa dan di kota. "Menurut undang-undang desa, pemerintah desa juga harus membuka ruang dan mewajibkan para perempuan ikut terlibat dalam proses penganggaran. Makanya sama-sama kita membuka kesempatan sambil mendorong edukasi para perempuan di desa untuk terlibat,” ucapnya.