Penyebab Perkawinan Anak, dari Ekonomi sampai Pemikiran Kuno

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi pernikahan muda (pixabay.com)

    ilustrasi pernikahan muda (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus perkawinan anak masih memprihatinkan. Masih banyak anak yang dikawinkan di usia sangat muda dengan berbagai alasan, termasuk ekonomi dan hamil di luar nikah.

    Staf Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Lia, Anggiasih, berpendapat faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama perkawinan anak terjadi di Indonesia. Lia mengatakan banyak masyarakat masih berpandangan bahwa beban finansial keluarga akan berkurang jika menikahkan anak lebih cepat.

    "Padahal adanya pernikahan itu malah bisa membuat beban orang tua semakin berat," kata Lia.

    Ia mencontohkan banyak anak yang putus sekolah setelah menikah sehingga kesulitan mencari mata pencaharian. Ketiadaan pekerjaan itu kemudian mengharuskan orang tua ikut membantu menafkahi anak.

    "Belum lagi beban psikologis. Anak yang harusnya masih bermain dan belajar malah sudah harus mengurus anak, menyiapkan makanan, dan bekerja. Dalam kasus ini, anak bisa depresi dan alami gangguan kesehatan," kata Lia.

    Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kabupaten Bogor, Mega Puspitasari, menambahkan kurangnya waktu orang tua untuk berkumpul bersama anak juga jadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

    "Kebanyakan kasus perkawinan anak di Kabupaten Bogor diawali anak perempuan hamil di luar nikah. Setelah kami dalami, ternyata itu karena orang tua harus bekerja dan kurang waktu untuk mengawasi anak," ujar Mega.

    Selain ekonomi, faktor budaya, agama, serta hukum juga memiliki peran bagi keberlangsungan pernikahan anak, katanya. "Ada juga paradigma di masyarakat kita soal ketakutan menjadi perawan tua, sehingga baru 17 tahun kemudian sudah dinikahkan. Alasan seperti itu yang mulai sekarang harus dihilangkan."

    Data Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menunjukkan sebanyak 3.710 pernikahan anak rentang usia 16 hingga 19 tahun berlangsung di Kabupaten Bogor pada 2018. Kabupaten Bogor saat ini juga masuk dalam daftar daerah darurat perkawinan anak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.