Komentar Mertua Sering Bikin Ibu Panik, Ini Kata Psikolog

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi wanita kesayangan mertua. shutterstock.com

    Ilustrasi wanita kesayangan mertua. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menurut psikolog Tiga Generasi, Saskhya Aulia Prima, M.Psi., ada empat pemicu kepanikan yang kerap menimpa para ibu di Indonesia. Salah satunya komentar dari orang tua dan mertua.

    “Pertama, komentar dari grandparents, khususnya bagi pasangan yang tinggal bersama orang tua atau mertua,” ujar Saskhya di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.

    Artikel terkait:
    Penyebab Hubungan Menantu dan Mertua Tak Akur
    Punya Mertua Menyebalkan, Ini 5 Tips Menghadapinya

    Menurutnya, generasi berbeda pasti memiliki cara berpikir pula, termasuk urusan mendidik anak, menjadi tantangan tersendiri bagi ibu masa kini.

    “Kerap dihadapkan dengan membesarkan anak sesuai jaman atau mendengarkan orang tua yang memiliki pengalaman lebih,” imbuhnya.

    Kedua, perkembangan anak. Tumbuh kembang anak tidak harus sama antara anak yang satu dengan yang lain atau terpatok dengan usia.

    “Ketiga, sulitnya menjadi stay at home mom. Muncul pertanyaan dari para ibu masa kini, manakah yang terbaik untuk anak atau keluarga? Apakah menjadi full time mom atau tidak apa-apa untuk tetap bekerja? Itu yang kerap menjadi kegalauan para ibu masa kini,” ungkap Saskhya.

    Baca juga:
    Bahagiakan Ibu Mertua, Coba 6 Kiat Sederhana Berikut

    Terakhir, sambungnya, mom shaming atau merendahkan pengasuhan yang dilakukan oleh seorang ibu dari pilihan sang pengkritik.

    “Kasus yang sering saya jumpai adalah masalah berat badan anak. Bila berat badan anak tidak naik, nantinya akan menyalahkan sang ibu akibat memberikan makan yang tidak benar,” jelasnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.