Beli Kosmetik Hindari Online, Risikonya Tak Terduga

Reporter

Editor

Susandijani

Ilustrasi belanja kosmetik. Boldsky

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR-RI Aliyah Mustika Ilham melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tentang bahaya penggunaan kosmetik dan obat tanpa labelisasi dari Badan Pengolahan Obat dan Makanan (BPOM) maupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Sekarang ini sudah banyak sekali kosmetik, obat-obatan kimia dan herbal, minuman dan makanan yang dijual di pasaran tanpa ada labelisasi dari BPOM dan Depkes," ujarnya di Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu. 

Baca juga:
6 Rahasia Mencegah Penuaan Dini, Tak Perlu Diet
Kaos Kecebong Kaesang Pangarep Laku Keras, Simak Rahasianya
Kanaya Tabitha Turun Gunung, dari NTT ke NewYork

Aliyah Mustika Ilham yang duduk di Komisi IX DPR membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu mengatakan, banyaknya produk makanan, obat dan kosmetik yang dijual bebas harus diwaspadai dan dicermati oleh warga yang menjadi konsumennya.

Karenanya, dirinya mengajak seluruh masyarakat agar cerdas dalam memilih obat, makanan dan kosmetik, minimal dengan melihat langsung izin dari BPOM maupun Kemenkes yang tertera dibalik kemasan.

"Minimal yang harus kita perhatikan kalau membeli kosmetik atau makanan instan itu lihat kemasannya, di situ ada tertera izin-izinnya dan kalau tidak ada atau meragukan, jangan dibeli," katanya.

Legislator dari Partai Demokrat ini menyatakan, masyarakat kota sampai desa perlu mendapatkan pemahaman agar dapat menjadi konsumen cerdas dalam memilih makanan, obat dan kosmetik.

Ketua PKK Kota Makassar periode 2004-2014 ini menjelaskan kepada warga, setiap kali membeli obat wajib memperhatikan kondisi kemasan, tanggal kadaluarsa dan menganjurkan untuk membeli di apotek resmi atau toko obat berizin.

"Kalau kemasannya rusak, sebaiknya jangan diambil. Begitupun kalau beli kosmetik, hati-hati belanja secara online karena banyak yang menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri," jelasnya.

Kepala BBPOM Sulsel, Muhammad Guntur, mengungkapkan hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya menemukan hampir 90 persen penjualan obat, jamu dan kosmetik secara online tidak terdaftar di Badan POM. 

"Artinya ilegal, tapi kita terus awasi, kalau kami temukan itu palsu, kita akan polisikan. Makanya badan POM tidak merekomendasi Anda membeli  kosmetik secara online," ungkapnya.

ANTARA 






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

11 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

14 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Ingatkan Serbuan Produk Halal Impor, Kemenperin: Mereka Minta Sertifikasi Dipermudah

2 hari lalu

Ingatkan Serbuan Produk Halal Impor, Kemenperin: Mereka Minta Sertifikasi Dipermudah

Kemenperin mengantisipasi serbuan produk halal impor yang membidik Indonesia sebagai pasar potensial.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.