Bolehkah Bayi Diajak Mudik Jarak Jauh?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bayi. foxnews.com

    Ilustrasi bayi. foxnews.com

    TEMPO.CO, Jakarta -Bagi orang tua yang memiliki bayi, momen Lebaran biasanya menjadi dilema. Di satu sisi, ingin mudik seperti yang lainnya. Satu sisi lagi, bingung bagaimana membawa si kecil di situasi jalanan yang padat dan cuaca tak bersahabat.

    Karena berbagai pertimbangan itu pula muncul suatu pemahaman bahwa anak yang masih bayi tidak boleh diajak bepergian jauh, seperti mudik. Benarkah demikian?

    "Bayi boleh diajak mudik," ucap Dokter Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A(K) dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), saat ditemui di Pusat Kesehatan Ibu & Anak KIARA, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.

    Meski begitu, spesialis Perinatologi ini menyebutkan agar sebaiknya bayi jangan dibawa jalan jauh saat kondisi emosional. Kondisi emosional, maksudnya, saat kondisi jalanan padat dan cuaca panas yang bisa memicu emosi pengendara saat berkendara. “Kondisi emosional ini tak hanya bisa membahayakan keselamatan bayi, tapi juga orang-orang di sekitarnya,” katanya.

    ADVERTISEMENT

    Disarankan juga agar tidak mengajak bayi mudik saat sedang sakit, terutama bila naik pesawat. "Bayi usia 2 bulan sudah boleh naik pesawat. Namun jangan lagi flu berat karena bisa membuat kupingnya sakit."

    Rina juga mengingatkan agar orang tua selalu membawa obat-obatan untuk pertolongan pertama jika bayinya mengalami gangguan kesehatan. "Bawa obat disesuaikan dengan kebutuhan anak," katanya.

    LUCIANA

    Baca juga :
    Trik Memilih Warna Pakaian yang Cocok dengan Kulit Anda
    Agar Anak Aman dari Medsos? Donna Agnesia Punya Triknya
    Jangan Ragu Ambil Risiko dalam Bekerja, Simak 7 Manfaatnya

     


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.