May Day, Kisah Pekerja Perempuan yang Pilu dan Konyol

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tidak hanya buruh, para petani dan mahasiswa ikut berunjuk rasa memperingati Hari Perempuan Sedunia di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Jumat (8/3). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Tidak hanya buruh, para petani dan mahasiswa ikut berunjuk rasa memperingati Hari Perempuan Sedunia di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Jumat (8/3). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan masih banyak perusahaan yang tak menerapkan secara konsisten hak-hak buruh perempuan. Memperingati Hari Buruh setiap 1 Mei atau dikenal May Day, Mirah menjelaskan beberapa kasus terhadap pekerja perempuan yang melanggar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan. Baca: May Day, Ketahui Hakmu Sebagai Pekerja Perempuan

    “Di sejumlah kota besar seperti Jakarta sudah berjalan, tapi bergeser ke daerah penyangga Jakarta mulai ada pelanggaran-pelanggaran,” kata Mirah Sumirat kepada Tempo, Jumat 28 April 2017. Mirah menuturkan salah satu pelanggarannya adalah tak memberikan cuti haid pada pekerja perempuan. Padahal di dalam undang-undang sudah diatur mengenai hak tersebut. Baca juga: Hari Buruh, Perempuan Jangan Melihat Wanita Karier Saja

    Dia sering mendapatkan laporan buruh perempuan sulit mendapatkan cuti haid. “Harus ada keterangan dokter, di aturan tak seperti itu,” ujarnya. Bahkan terkadang buruh perempuan harus mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari perusahaannya. Alasannya karena untuk sekedar mendapatkan cuti haid, terkadang buruh perempuan harus diperiksa oleh pekerja lainnya, bahkan seorang satpam yang mayoritas laki-laki. “Itu konyol,” ucap Mirah.

    Kedua adalah soal cuti hamil dan cuti melahirkan yang juga sering diabaikan oleh perusahaan. Dia pernah mendapatkan laporan ada seorang buruh terpaksa melahirkan di toilet, karena tak mendapatkan cuti hamil. Kejadian yang terjadi sekitar dua tahun lalu itu bahkan membuat pekerja yang hamil itu menyembunyikan kondisi kehamilannya dengan berbagai cara. Sebab jika ketahuan dia terancam dipecat.

    ADVERTISEMENT

    Berikutnya mengenai jam kerja malam, di mana buruh perempuan bekerja hingga dini hari namun haknya tak dipenuhi. Haknya itu termasuk soal antar-jemput buruh perempuan dan pemenuhan nutrisi tambahan yang harus diberikan perusahaan. “Pekerja-pekerja di ritel kan sering pulang malam, itu kan rawan. Rawan begal misalnya,” ujar Mirah.

    Lalu ada juga masalah upah bagi buruh perempuan yang masih di bawah buruh laki-laki, alasannya masih ada anggapan pekerjaan buruh perempuan lebih ringan dari buruh laki-laki. Kemudian juga masih ditemukan adanya diskriminasi soal jenjang karir kepada buruh perempuan. “Perempuan tak diberikan jenjang karir yang sama seperti laki-laki,” tuturnya.

    Terakhir masalah pelecehan seksual di tempat kerja yang masih dilakukan oleh atasan atau pun teman kerja yang berada di satu level. Kasus ini banyak melibatkan atasan korban sebagai pelaku dan banyak korban merasa malu melaporkannya. “Karena dianggap aib atau malah balik ke mereka tuduhannya, seperti dituduh yang memancing si pelaku untuk berbuat pelecehan,” kata Mirah.

    DIKO OKTARA

    Berita lainnya:
    10 Manfaat Bercinta untuk Pria


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.