Kontroversi Soal Selaput Dara Buatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi keperawanan. shutterstock.com

    Ilustrasi keperawanan. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Seorang wanita dianggap perawan bila selaput daranya masih utuh. Selaput dara ini menutupi bagian luar mulut vagina. Tipenya pun beragam, ada yang tipis dan lentur, ada yang tebal dan kaku.

    Pada hubungan seks pertama, yang ditandai dengan masuknya alat kelamin pria ke dalam vagina, selaput dara akan sobek dan menyebabkan pendarahan. Berolahraga yang terlalu berat atau penggunaan tampon juga bisa menyobek selaput dara, sehingga sebenarnya selaput dara yang sobek tak selalu berkaitan dengan hilangnya keperawanan.

    Karena selaput dara tak bisa beregenerasi, maka berbagai usaha pun dilakukan para wanita untuk memperbaikinya, mulai dari operasi sampai penggunaan selaput dara palsu. Operasi untuk merekonstruksi lagi selaput dara disebut juga hymenorrhaphy dan tak memiliki manfaat medis.

    Biaya operasi selaput dara biasanya tak bisa dimintai pergantian ke tempat bekerja. Namun di beberapa negara, seperti Prancis, pergantian biaya bisa diberikan bila penyebabnya adalah trauma atau pemerkosaan.

    Selain operasi, ada pula selaput dara palsu. Di beberapa negara, selaput dara palsu ini sempat menimbulkan kontroversi karena banyak yang menggunakannya untuk menipu calon suami, seolah-olah perempuan itu masih perawan. Selaput dara berbentuk membran palsu dan dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Seperti dilansir Al Arabiya, di Mesir, alat seharga Rp 175 ribu ini sempat menimbulkan kemarahan masyarakat di sana dan menjadi perdebatan di berbagai kalangan.

    Pada akhir dekade lalu, penggunaan alat yang diimpor dari Cina itu dikhawatirkan membuka jalan bagi para wanita untuk melakukan hubungan seksual bebas. Permintaan agar dibuat fatwa yang melarang penggunaan selaput dara buatan pun bermunculan dari berbagai kalangan dan yang nekad memakai atau mengimpornya akan dihukum.

    Menurut New York Magazine, selaput dara mulai dikembangkan di Jepang pada awal 1990-an. Menurut para distributornya, kebanyakan di Asia Timur, alat ini sangat populer di kalangan bintang pornografi dan industri seksual. Konon, alat ini semakin populer setelah banyak digunakan di tempat-tempat prostitusi dan kelab-kelab malam di Thailand. Namun dalam perkembangannya, impor terbesar justru ke Amerika Serikat.

    Selaput dara palsu berbentuk seperti selembar plastik tipis bening. Untuk menggunakannya cukup memasukkanya ke vagina dengan jari tangan. Di dalam plastik terdapat cairan merah seperti darah yang akan keluar bila selaput dara buatan itu sobek.

    Penggunaan selaput dara palsu jauh lebih murah dibanding tindakan operasi agar selaput dara yang asli utuh kembali. Biaya operasi mencapai puluhan juta rupiah, sedangkan membeli selaput dara buatan hanya perlu mengeluarkan uang Rp 200-500 ribu saja.

    Di dunia maya dan berbagai media sosial, kita bisa dengan mudah menjumpai iklan selaput dara palsu. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, mengatakan sampai saat ini belum menerima laporan dari masyarakat terkait jual-beli atau penggunaan selaput dara palsu tersebut.

    “Apapun yang masuk ke pasar, kami akan pastikan dulu izinnya,” kata Widyastuti dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa, 11 April 2017. “Kalau dilihat dari pengguaannya, ada benda asing yang dimasukan. Artinya, harus ada izin edar dan mesti diuji dulu di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).”

    Dokter Spesialis Ongkologi Ginekologi Prof. Dr. dr. Andrijono SpOG(K) mengatakan belum mengetahuk risiko penggunaan selaput dara palsu tersebut. “Belum ada penelitiannya,” kata Ketua Himpunan Ongkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) ini.

    PIPIT | AFRILIA SURYANIS

    Berita lainnya:
    Hati-hati Implan Payudara Bisa Sebabkan ALCL, Apa Itu?

    Bingung Pilih Karier? Simak Dulu Tanggal Kelahiran Anda
    Kartini Menyembah, Dian Sastro: Enggak Penting dan Bikin Capek


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.