Orang Indonesia Rajin Cari Info Perawatan Medis di Luar Negeri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi dokter. fozto.com

    Ilustrasi dokter. fozto.com

    TEMPO.CO, Jakarta – Layanan kesehatan Indonesia bisa dibilang sudah memadai. Namun masih banyak orang yang memilih berobat di luar negeri ketika jatuh sakit. Negeri Singapura menjadi salah satu tujuan medis favorit.

    Pendiri sekaligus Presiden Direktur DocDoc—sebuah website panduan untuk mencari dokter terbaik di Asia—Grace Park mencoba memberikan analisisnya. Dalam risetnya, lulusan Harvard ini menemukan bahwa orang Indonesia sering mencari pendapat atau informasi mengenai perawatan medis di luar negeri. Sebab, orang Indonesia, menurut Park, kerap mengasosiasikan negara tertentu dengan keahlian medis tertentu. “Misalnya, orang Indonesia yakin Singapura memiliki dokter kelas dunia untuk pengobatan kanker. Sedangkan Korea adalah negara yang memiliki reputasi baik untuk operasi plastik,” kata Park.

    Namun tentu saja tidak berarti semua pemberi layanan kesehatan di Singapura atau Korea sama bagus. Pasien dan keluarganya tetap membutuhkan informasi tentang perawatan medis yang berkualitas untuk membuat perbandingan untuk mencari yang terbaik.

    “Informasi atau data yang menginformasikan seorang dokter telah melakukan tindakan apa kepada pasiennya dan bagaimana tingkat keberhasilannya sampai prosedur pengobatannya sangat diperlukan pasien dan/atau keluarganya,” ujar Park. “Ini informasi tentang latar belakang dokter yang tidak akan disampaikan oleh petugas administrasi di lobi rumah sakit.” Berbekal informasi seperti ini, pasien kemudian dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terbaik.

    TABLOIDBINTANG

    Artikel lain:
    Ingin Kerja Bahagia? Gaji Besar Bukan Targetnya
    Membaca Penyebab Perempuan yang Mendadak Jadi Pendiam
    Pria Wajib Tahu, Apa Alasan Sebenarnya Dia Menerima Pinangan Anda



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.