Norlive, Merek Fashion Lokal Siap Mendunia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Irma Wulan Sari, Owner Norlive. Tabloidbintang.com

    Irma Wulan Sari, Owner Norlive. Tabloidbintang.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Industri fashion kini tengah ramai digawangi anak-anak muda. Salah satu karya yang dihadirkan adalah batik yang dianggap mampu mencerminkan identitas bangsa. Untuk memperkenalkan batik kepada generasi muda, Norlive, sebuah merek fashion lokal yang digawangi anak muda kreatif dari Bandung dan Jakarta, siap mengembangkan bisnisnya di pasar domestik dan dunia.

    Bye-bye Makanan Olahan!

    “Kami ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa anak-anak muda Indonesia memiliki karya kreatif di bidang fashion yang siap bersaing dengan pelaku industri fashion mancanegara. Kami ingin berkontribusi dengan menampilkan busana hasil kreasi anak muda Indonesia,” ujar Irma Wulan Sari, pemilik label Norlive.

    Sebagai langkah awal, brand yang didominasi busana pria ini bakal menampilkan koleksinya dalam Indonesia Display Warehouse di Basel, Swiss, bekerja sama dengan Indonesia Display pada akhir tahun 2016. “Saat ini industri fashion memegang peranan penting dalam sektor ekonomi kreatif. Karena itu, kami mendukung dan tergerak untuk go international memperkenalkan batik ke mancanegara,” tutur Irma.

    Koleksi fashion Norlive menghadirkan pakaian kasual, baik santai maupun formal, yang dikhususkan untuk kaum muda dengan usia 20-35 tahun. Konsep limited edition menjadi brand image dan strategi Norlive, sehingga mengutamakan eksklusivitas. Untuk harga, koleksi batik ini dibanderol mulai Rp 250 ribu hingga Rp 400 ribu.

    TABLOIDBINTANG

    Baca juga:
    4 Cara Tampil Profesional di Kantor
    Trik Padu-padan Kaus Hitam yang `Kece`
    Gigi Hadid Jadi Ikon Reebok Meski Tak Suka Nge-gym



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.