Gula Lebih Berbahaya ketimbang Kolesterol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah kue bertemakan sepak bola untuk memeriahkan Piala Eropa 2016 yang diproduksi toko kembang gula 'Muenchner Freiheit' di Munchen, Jerman, 20 Juni 2016. REUTERS/Michaela Rehle

    Sebuah kue bertemakan sepak bola untuk memeriahkan Piala Eropa 2016 yang diproduksi toko kembang gula 'Muenchner Freiheit' di Munchen, Jerman, 20 Juni 2016. REUTERS/Michaela Rehle

    TEMPO.CO, Jakarta - Makanan manis memang sangat memanjakan lidah. Namun, makanan ini dituding sebagai biang keladi sejumlah masalah kesehatan.

    Semenjak Departemen Pertanian Amerika Serikat mengeluarkan kolesterol dari daftar nutrisi berbahaya, gula masuk daftar bahan pangan yang diawasi ketat. Menurut ahli jantung, Aseem Malhotra, seperti ditulis UK Style, gula adalah bahan pangan yang sekarang diidentifikasi sebagai sumber utama masalah kesehatan.

    Menurut dia, menambahkan gula ke makanan atau minuman sama sekali tidak menambah nilai nutrisi bahan pangan. "Kenyataannya tubuh kita tidak membutuhkan tambahan energi dengan penambahan gula itu," katanya.

    Aseem merekomendasikan para dokter mulai memusatkan perhatian mereka kepada konsumsi gula, bukan makanan tinggi kolesterol. Menurut dia, para pasien wajib mengurangi asupan gula dan semua yang manis. Target selanjutnya, dia meminta produsen makanan mengurangi produksi pangan kaya gula.

    Seorang ahli endokrinologi dari Universitas California mengatakan gula adalah racun bagi tubuh. Menurut Robert Lutig, seperti ditulis The Guardian, 7 April 2016, gula merupakan zat adiktif yang seharusnya diwaspadai. Dia percaya meningkatnya angka obesitas disebabkan panganan saat ini yang cenderung tinggi gula.

    Jadi, batasi konsumsi harian gula Anda dari sekarang!

    UK STYLE | NHS.UK | DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.