Cek, Apakah Alokasi THR Anda Sudah Benar?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi foto tunjangan hari raya (THR). Tempo/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi foto tunjangan hari raya (THR). Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Mendapat tunjangan hari raya (THR) bak memperoleh durian runtuh. Kebanyakan orang akan kalap memakainya hanya untuk berbelanja. “Jika THR sudah di rekening, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat daftar alokasi pos pengeluaran,” kata Prita Ghozie, CEO dan Chief Planner ZAP Finance, kepada Tempo.

    Lalu, bagaimana merancang pos pengeluaran yang tepat? Menurut Prita, THR sebaiknya diprioritaskan untuk membayar zakat dan keperluan Lebaran, seperti membeli makanan, gaji dan tunjangan bagi pekerja di rumah, dan keperluan mudik. Besaran dana untuk kebutuhan ini dapat dianggarkan sebesar 50 persen dari THR.

    Tapi, menurut Prita, untuk keperluan makanan harian sebaiknya diambil dari dana gaji bulanan. Alasannya, pengeluaran ini bersifat rutin. Sementara itu, beli baju baru dan rekreasi dapat diambil dari THR. Tak dapat dimungkiri, membeli baju baru seolah sudah jadi kewajiban menjelang hari raya. “Bilamana tidak diperlukan, pembelian baju baru tidak perlu dilakukan,” kata dia.

    THR juga dapat digunakan untuk membayar kewajiban alias utang konsumtif. “Bayar utang konsumtif supaya saldo utang kartu kredit dan KTA (kredit tanpa agunan) dapat segera dilunasi,” kata peraih gelar master of commerce dengan double major banking & accounting ini.

    Meski dapat digunakan untuk melunasi utang konsumtif, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. “Usahakan juga menyisihkan sekitar 10 persen untuk dana darurat dan 10 persen untuk investasi,” kata dia. Maka, Prita menyarankan agar memprioritaskan utang yang suku bunganya tinggi, seperti kartu kredit.

    Di Indonesia, masih ada beberapa anggota masyarakat yang memelihara tradisi bagi-bagi “angpau” untuk merayakan Lebaran. Menurut Prita, dana untuk bagi-bagi angpau dapat diambil dari THR. Besar penempatan dananya tergantung pada kebiasaan dan nilai masing-masing keluarga. Prita mengatakan, secara umum, penempatan dana untuk kebutuhan bagi-bagi angpau maksimal 10 persen dari dana THR. “Bila mau lebih besar, alokasi untuk pos lain bisa dikurangi,” kata dia.

    Sebagian orang yang tak ingin THR menguap begitu saja akan memanfaatkannya untuk berinvestasi. Menurut Prita, hal ini sah-sah saja asalkan disesuaikan dengan pos pengeluaran yang sudah dibuat. “Tetap sesuaikan dengan kapan dana ini akan digunakan,” kata dia.

    Sebagian orang juga punya trik untuk “menyelamatkan” THR dengan berinvestasi. Prita setuju dengan langkah itu. Menurut dia, dana THR memang sebaiknya disisihkan untuk berinvestasi minimal 10 persen. Tapi, bagi yang masih melajang tentu lebih punya kelonggaran dalam mengatur THR. “Jadi, usahakan bisa menyisihkan setidaknya 20 persen dari dana THR untuk investasi,” kata dia.

    Prita mengimbuhkan, pilihan berinvestasi yang tepat adalah produk reksadana atau emas. Meski dana THR dapat digunakan untuk berinvestasi, dia tetap memberikan satu syarat, “Sesuaikan dengan kapan dana ini akan digunakan,” kata dia.

    Sebanyak apa pun THR yang diterima, tanpa pengelolaan yang baik, uang hanya akan lenyap tak berbekas. Rencanakan penggunaan THR dengan bijak supaya tidak menyesal setelah Lebaran. Berikut ini cara yang dapat Anda lakukan:

    1. Buat daftar pos pengeluaran beserta alokasinya.
    2. Segera pisahkan dana berdasarkan alokasinya begitu THR cair.
    3. Utamakan penggunaan kartu debit sebagai alat pembayaran ketimbang kartu kredit.

    Proporsi alokasi dana THR:
    1. Konsumsi: 50 persen
    2. Investasi: 10–20 persen
    3. Dana darurat: 10 persen
    4. Sisanya untuk membayar utang

    DINI PRAMITA

    Berita lainnya:
    Alasan Pria Menggigit Saat Bercinta
    Orang Kaya Uangnya Tak Habis-habis, Ini Rahasianya
    4 Posisi Bercinta yang Bisa Membakar Kalori Tubuh


  • THR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.