Rangkaian Proses Dapat Sertifikasi Untuk Kosmetik Halal

Reporter

Kosmetik Halal jadi Haram

TEMPO.CO, JakartaKosmetik halal merupakan satu dari banyak klasifikasi produk di Indonesia yang dianjurkan untuk mendapatkan sertifikasi halalnya dari MUI. Sertifikat Halal (SH) adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Regulasi yang disandarkan pelaksanaan sertifikasi halal pada setiap aktivitas produksi oleh perusahaan atau perorang harus sesuai dengan arahan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat –obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang memberi label kehalalan produk menjalankan tugasnya mengacu  dengan  sejumlah peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH),  Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Mengutip dari laman halalmui.org, menjelaskan ada persyaratan sertifikasi yang dirakum dalam HAS 23000, hal ini merupakan kumpulan syarat sertifkasi halal suatu produk yang berisi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH). Terdapat 11 kriteria SJH yang dirangkumm di dalam HAS 23000 dijelaskan seperti pertama Kebijakan Halal. Kedua, Tim Manajemen Halal.  Ketiga,  Pelatihan. Keempat, Bahan, Fasilitas Produksi yang di dalamnya terdapat kualifikasi sertifikasi produk seperti Industri Pengolahan Pangan, Obat-obatan, Kosmetika. Ada juga Restoran, Katering atau Dapur. Rumah Potong Hewan (RPH).

Keenam, ada Produk. Ketujuh, ada Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis. Pada urutan kedelapan ada Kemampuan Telusur. Bagian Kesembilan, ada Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria. Kesepuluh, ada Audit Internal kemudian yang terakhir ada Kaji Ulang Manajemen.

Setelah memahami serangkain prosedur sertifikasi halal, proses lanjut guna dapatkann logo halal pada produk harus melalui serangkai persiapan seperti menerapkan sistem jaminan halal (SJH), menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pendaftaran ke BPJPH, dilanjutkan dengan daftar LPPOM MUI melalui aplikasi CEROL –SS2300, melakukan pembayaran akad sertifikasi dan monitoring preaudit, pelaksanaan audit dan pengambilan sampel, diteruskan melakukan monitoring pasca audit, dan proses selanjutnya memperoleh ketetapan halal dan status SJH, dan terakhir menerima sertifikasi halal dari BPJPH.

TIKA AYU

Baca: Rumitnya Penentuan Halal Atau Tidaknya Produk Kosmetik






Ingatkan Serbuan Produk Halal Impor, Kemenperin: Mereka Minta Sertifikasi Dipermudah

2 hari lalu

Ingatkan Serbuan Produk Halal Impor, Kemenperin: Mereka Minta Sertifikasi Dipermudah

Kemenperin mengantisipasi serbuan produk halal impor yang membidik Indonesia sebagai pasar potensial.


Soal Vaksin Indovac Buatan Bio Farma, Erick Thohir: Efikasi Tinggi, Halal, Tak Kalah dari..

30 hari lalu

Soal Vaksin Indovac Buatan Bio Farma, Erick Thohir: Efikasi Tinggi, Halal, Tak Kalah dari..

Erick Thohir membeberkan sejumlah keunggulan vaksin Indovac buatan PT Bio Farma. Apa saja kelebihan vaksin tersebut?


Polemik Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas, Benarkah Hilang?

33 hari lalu

Polemik Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas, Benarkah Hilang?

Tidak tercantumnya klausul mengenai tunjangan profesi guru dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), menuai polemik.


RUU SIsdiknas zonder Tunjangan Profesi Guru, Begini Seluk-beluk Tunjangan Itu

33 hari lalu

RUU SIsdiknas zonder Tunjangan Profesi Guru, Begini Seluk-beluk Tunjangan Itu

Tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.


Kemenag Buka 6.179 Lowongan Kerja Pendamping Proses Produk Halal, Simak Syaratnya

46 hari lalu

Kemenag Buka 6.179 Lowongan Kerja Pendamping Proses Produk Halal, Simak Syaratnya

Kementerian Agama membuka lowongan kerja untuk 6.179 posisi pendamping proses produk Halal atau PPH. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?


Spesifikasi Utama Huawei MatePad Pro 11 Inci Bocor Menjelang Rilis

26 Juli 2022

Spesifikasi Utama Huawei MatePad Pro 11 Inci Bocor Menjelang Rilis

Huawei MatePad Pro 11 inci telah terlihat saat melewati sertifikasi TAF.


Upaya KKP Melanjutkan Sertifikasi Pulau Kecil

25 Juli 2022

Upaya KKP Melanjutkan Sertifikasi Pulau Kecil

Sertifikasi pulau kecil diawali dengan survei lokasi serta koordinasi instansi terkait, termasuk masyarkat yang ada di pulau tersebut.


Pedagang Roti sampai Obat Komplain soal Sertifikasi Halal ke Jokowi

13 Juli 2022

Pedagang Roti sampai Obat Komplain soal Sertifikasi Halal ke Jokowi

Jokowi langsung berjanji bakal mengecek keluhan Wage.


Vaksin Covid-19 BUMN Gelar Uji Klinis Final di 4 Provinsi

13 Juli 2022

Vaksin Covid-19 BUMN Gelar Uji Klinis Final di 4 Provinsi

Jaminan kehalalan menjadi salah satu nilai jual vaksin Covid-19 BUMN, termasuk dalam menarik minat relawan di Padang Pariaman.


UMKM NTB Didorong Kantongi Sertifikat Halal

22 Juni 2022

UMKM NTB Didorong Kantongi Sertifikat Halal

Kementerian Agama menargetkan 10 juta produk mengantongi sertifikat halal pada 2022.