TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda penggemar cokelat, tahukah bahwa Pulau Sulawesi adalah penghasil kakao terbesar di Indonesia? Salah satu produsen bahan dasar cokelat itu adalah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Luwu Utara masih tercatat sebagai produsen terbesar kakao di provinsi itu. Meski demikian, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan bahwa produksinya mengalami penurunan. Pada kurun waktu akhir 90-an sampai 2000 awal, luas areal pernah sampai 56.000 hektare. Tapi kini berkurang. Pada 2017, luasnya sekitar 39.500 hektare.
"Memang pernah mengalami pengurangan salah satunya karena serangan hama dan alih fungsi lahan," kata Indah saat dihubungi Tempo.co, Ahad, 14 Juni 2020.
Indah Putri Indriani punya pekerjaan rumah untuk mengembalikan kejayaan kakao di kabupaten itu dalam lima tahun terakhir. Itu dilakukan antara lain dengan membuat kebijakan menjadikan kakao sebagai prioritas utama sektor perkebunan.
Khusus untuk kakao, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan gerakan masif replanting dengan menyediakan bibit, pupuk, serta pelatihan untuk petani kakao yang melibatkan lembaga pemberdayaan atau LSM. Ada beberapa yang sudah dilatih hinggan menjadi pakar kakao dari kalangan petani.
Nah, untuk menunjang prioritas perkebunan kakao maka dibutuhkan pula dukungan infrastruktur yang memadai, meliputi fisik, ekonomi dan sosial. Dari segi infrastruktur fisik dan ekonomi dimulai dari jalan arteri sepanjang 7502 km persegi, memiliki kewenangan jalan kabupaten 2.480 kilometer, belum termasuk jalan desa yang proses pembangunannya terbatas APBD.
"Oleh karena itu kami mengintervensi apa yang jadi prioritas, jalan arteri dipastikan tuntas. Kalau pun bukan jalan arteri namun terhubung dengan daerah penghasil sumber daya seperti pusat perkebunan, budidaya perikanan, dan tambak maka diprioritaskan," ucap Indah.
Kalau akses terbuka maka manfaatnya akan diterima oleh petani sehingga memotong mata rantai distribusi. Sebab selama ini distribusi masih jadi penyumbang utama masalah kemiskinan di Luwu Utara.
"Padahal masyarakat kita punya sumber daya alam yang bagus tetapi ketika mereka jual pada pengumpul, harganya di bawah harga rata-rata. Sebab kalau mau jual ke pasar terkendala akses, berimbas pada nilai lebihnya yang didapat pengumpul, bukan produsen langsung," ucap perempuan kelahiran Jayapura, 7 Februari 1977 ini.
Indah juga membuat program pemanfaatan lahan pekarangan, Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA), perhutanan sosial yang berada di kawasan hutan lindung, melakukan edukasi bagaimana sebenarnya program perhutanan sosial bahwa mereka diberi izin untuk mengelola SDA dengan tetap menjaga alam dan lingkungan.
"Karena umumnya anggota yang mengelola lahan perkebunan seperti kakao, kopi, dan pohon aren sebagian besar perempuan. Mereka tidak hanya mengelola lahan tapi termasuk edukasi untuk memasarkan produk," ucapnya.
