Burberry Bakal Rilis Masker Medis dan Bantu Riset Vaksin Corona

Reporter:
Editor:

Mila Novita

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gerai Burberry. Sumber: Wikimedia Commons

    Ilustrasi gerai Burberry. Sumber: Wikimedia Commons

    TEMPO.CO, Jakarta - Rumah mode asal Inggris, Burberry, siap meluncurkan 100 ribu masker untuk membantu memenuhi kebutuhan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis selama pandemi corona. 

    Dikutip dari Metro.co.uk, Burberry telah menyatakan siap ikut memproduksi baju pelindung sejenis astronot dan juga masker untuk tenaga medis dan pasien di rumah sakit-rumah sakit Inggris. Perusahaan ini juga mengatakan, pakaian dan masker itu akan diproduksi dari pabrik mereka di Yorkshire yang selama ini memproduksi trench coat

    Chief Creative Officer Burberry Riccardo Tisci menyatakan melalui media sosial bahwa Burberry terlibat aktif berdama masyarakat dunia melawan corona.

    “Saya sangat bangga menjadi bagian dari Burberry ikut mendorong komunitas kita bersama-sama melalui masa krisis ini,” tulisnya, dikutip Selasa, 31 Maret 2020. 

    Tak hanya itu, Burberry juga akan mendonasikan sejumlah dana untuk Universitas Oxford guna melakukan riset vaksin Covid-19 yang rencananya akan diujicoba kepada pasien pada April 2020.

    Meskipun uji coba vaksin umumnya memakan waktu berbulan-bulan, Burberry tetap akan berkontribusi dalam jangka pendek dengan membagikan sembako untuk masyarakat menengah ke bawah melalui The Felix Project and FareShare.

    Sementara itu CEO Burberry, Marco Gobbetti menambahkan, Covid-19 secara mendasar mengubah perilaku manusia sehari-hari. Dia berharap Burberry bisa ikut terlibat mendukung perubahan pola hidup manusia lebih baik ke depan.

    “Kita bisa mengontrol virus ini dan menolong seluruh dunia sembuh dari pandemi yang membuat frustrasi ini. Bersama, kita bisa melalui ini,” ujar Marco.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.