Melahirkan Lebih dari Dua Kali, Ketahui Risikonya

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi ibu melahirkan. shutterstock.com

    Ilustrasi ibu melahirkan. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjelaskan alasan kampanye program KB menganjurkan dua anak karena risiko melahirkan lebih dari dua kali yang bisa dialami ibu. Pria dengan latar belakang dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak lebih dari dua berisiko mengalami pendarahan yang lebih serius saat persalinan setelah anak kedua.

    "Melahirkan tiga kali risiko pendarahan lebih tinggi. Melahirkan anak ketiga, keempat, kelima jauh lebih besar risikonya dari anak kedua," kata Hasto.

    Dia menyebutkan angka kematian ibu saat proses melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 305 kematian per 100 ribu persalinan. Penyebab kematian paling sering adalah terjadinya pendarahan saat persalinan.

    Selain pendarahan, risiko lain yang bisa terjadi saat persalinan anak ketiga dan seterusnya adalah melemahnya kemampuan kontraksi ibu.

    "Kenapa anak dua lebih sehat, karena kemampuan untuk kontraksi saat melahirkan yang ketiga jauh lebih berkurang," kata Hasto.

    Hasto, mantan Bupati Kulon Progo, mengatakan menekan angka kematian ibu menjadi fokus pemerintah sebagaimana telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pemaparan visi pemerintahan 2019-2024 di Sentul Bogor. Dia mencontohkan di Malaysia, kematian ibu hamil dianggap tidak wajar dan sampai mendatangkan polisi dalam audit kematian tersebut.

    Sementara di Singapura, angka kematian ibu sebanyak 7 per 100 ribu kelahiran, jauh di bawah Indonesia. Hasto mengatakan idealnya tidak boleh ada kematian pada proses persalinan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.