Beda Disiplin dan Kekerasan dalam Pola Asuh Anak

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi orang tua memarahi anak/anak menangis. Shutterstock.com

    Ilustrasi orang tua memarahi anak/anak menangis. Shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Spesialis anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. dr. Meita Dhamayanti, Sp.A(K)., mengatakan orang tua harus bisa membedakan antara disiplin positif dan kekerasan dalam mendidik anak. Orang tua juga diimbau tidak membenarkan setiap tindakan menghukum sebagai disiplin positif.

    "Kalau menimbulkan ancaman terhadap tumbuh kembang anak, itu bukan lagi disiplin tapi kekerasan," kata Meita dalam acara diskusi "Kemitraan Dalam Upaya Melindungi Hak Anak dan Remaja" dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 IDAI, di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2019.

    Baca juga:
    4 Cara Orang Tua Mengajarkan Anak Menghindari Berita Hoax

    Meita yang juga konsultan tumbuh kembang anak mengatakan kekerasan hanya akan menimbulkan trauma dan sesuatu yang mengancam anak. Jika anak sampai mengalami kesakitan, merasa terancam dan tidak nyaman, maka tindakan itu tidak bisa dikategorikan sebagai disiplin positif melainkan kekerasan.

    Meita, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, menuturkan para orang tua harus menggunakan disiplin positif dan bukan kekerasan ketika memperingatkan anak. Untuk itu, orang tua harus bisa menafsirkan dengan baik tindakan yang harus dilakukan untuk mendisiplinkan anak.

    Anak harus dilindungi dari berbagai kekerasan atau hal yang mengancam tumbuh kembangnya. Dia mengatakan tindakan yang menghukum anak seperti menyuruh berdiri dari pagi sampai sore, memukul anak hingga lebam, mencubit anak berkali-kali dan menimbulkan bekas luka, memukul anak dengan alat tertentu yang menyebabkan kesakitan dan luka, bukan merupakan disiplin positif melainkan kekerasan yang seharusnya tidak dilakukan orang tua.

    Artikel lain:
    Awas, Predator Mengincar Anak yang Kecanduan Gawai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.