Detail Hijab Nur Asia Uno ketika Umrah

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno bersama istrinya Nur Asia Uno saat melaksanakan umrah. Instagram/@sandiuno

    Calon wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno bersama istrinya Nur Asia Uno saat melaksanakan umrah. Instagram/@sandiuno

    TEMPO.CO, Jakarta - Bukan hanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarga saja yang beribadah Umrah di Arab Saudi pada minggu tenang menjelang pemilihan umum 2019 pada 17 April. Ternyata, Sandiaga Uno dan Nur Asia Uno juga melakukan ibadah umrah setelah menghadiri debat Capres-Cawapres terakhir yang digelar pada hari Sabtu, 13 April 2019.

    Walaupun tidak menampilkan banyak foto mengenai ibadah mereka, Nur Asia Uno terlihat menggunakan gaya hijab yang berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya dia menggunakan gaya hijab dengan model segi empat, kali ini Nur Asia terlihat menggunakan hijab panjang biasa. Yang menarik perhatian adalah detail pada hijab tersebut.

    Artikel lain:
    Busana Nur Asia Uno di Debat Cawapres 2019, Elegan dan Simpel
    Busana Nur Asia Uno di Debat Pilpres 2019, Serasi dengan Suami

    Hijab serba putih ini memiliki bordir dan jahitan dengan motif bunga-bunga yang elegan. Dia terlihat menggunakan dua model hijab yang berbeda, namun dengan motif yang kurang lebih sama.

    Detail hijab ini membuat hijab terlihat lebih mewah. Nur Asia, yang seringkali terlihat menggunakan makeup yang cukup tebal, juga menampilkan wajah yang polos tanpa makeup saat Umrah di Mekkah.

    Di Instagram, Sandiaga Uno dan Nur Asia mengungkapkan alasan mereka tidak banyak menunjukkan foto di media sosial mengenai perjalanan mereka.  

    "Mohon maaf kami tidak memposting kegiatan di sini karena memang fokus beribadah," tutur Sandiaga Uno di sebuah video, Senin, 15 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.