Pentingnya Keterlibatan Wanita Mencoblos di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Yunia Pratiwi

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi e-Pemilu, para pemilih membawa e-KTP untuk memilih calon pemimpinnya. Kredit: Humas BPPT

    Ilustrasi e-Pemilu, para pemilih membawa e-KTP untuk memilih calon pemimpinnya. Kredit: Humas BPPT

    TEMPO.CO, Jakarta - Menuju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, semakin banyak diskusi mengenai pilihan-pilihan masyarakat untuk kedua kandidat yang ada, dan juga untuk pemilihan umum legislatif Indonesia 2019. Walaupun masyarakat dari semua kelas, gender, usia ada yang terlibat dan ada yang tidak, ternyata wanita Indonesia masih banyak yang belum terlalu terlibat dengan politik.

    Baca juga: Suami Istri Ribut Gara-gara Isu Pilpres 2019, Isi Solusinya

    Alasannya karena banyak wanita yang merasa kalau politik tidak memiliki dampak langsung pada mereka. “Masih banyak yang merasa malas, karena merasa kalau itu bukan suatu hal yang dekat dengan mereka. Padahal itu dekat sekali,” jelas Ratu Dyah Ayu Widyaswari atau Widy, Direktur Eksekutif We The Youth yang baru saja meluncurkan kampanye “Seratus Persen Indonesia Nyoblos”, di Satrio Tower, Jakarta Selatan, Rabu 23 Januari 2019.

    Bahkan, dampak politik lebih besar pada perempuan dibanding laki-laki. Widy menjelaskan banyak isu-isu perempuan yang lebih dekat dengan apa yang dibicarakan di politik. “Kesehatan, ekonomi, pendidikan. Perempuan juga harus melihat politik itu sebagai suatu kebutuhan,” lanjut Widy. Politik memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan perempuan.

    Selain itu, Widy juga menjelaskan cara memilih dengan bijak. “Melihat track record, apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka tawarkan pada kita. Kalau mereka tidak membawa kepentingan kita, jangan dipilih,” lanjutnya. Besarnya dampak politik pada kehidupan wanita, ia juga mengingatkan sebelum pilpres sebaiknya mencari data dan informasi yang akurat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.